DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jl. Ahmad Yani Poros Bulungan-Malinau Tanjung Selor

DPRD Kaltara dan Pemprov Bersama Korsup KPK RI Gelar Rakor Pencegahan Korupsi: Bedah Evaluasi Anggaran dan Pengadaan Terintegrasi

Bagikan ke :

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Kegiatan yang berlangsung di Tanjung Selor tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto, beserta Satgas Pencegahan, pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Inspektur Daerah, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Fokus pertemuan ini diarahkan pada pembenahan tata kelola melalui sistem pengawasan Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP-RBS) pada area perencanaan APBD (pokir dewan), penganggaran (hibah dan bansos), serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).


Sinergi Eksekutif-Legislatif dan Komitmen Integritas Daerah

Gubernur Kalimantan Utara dalam sambutan pembukaannya mengapresiasi supervisi berkelanjutan KPK RI dalam mendorong birokrasi yang transparan dan akuntabel di Bumi Benuanta. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memaparkan indikator capaian tata kelola dan integritas Kalimantan Utara:

  • Capaian MCP 2025: Meraih skor 81,7% dan terus ditingkatkan pengawalannya pada delapan area intervensi hingga batas akhir tahun anggaran.
  • Implementasi Stranas PK: Kewajiban pengisian evaluasi kinerja penyedia barang/jasa melalui sistem SIKaP LKPP oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  • Survei Penilaian Integritas (SPI): Kaltara menorehkan skor 73,14%, menempatkannya pada peringkat ke-1 di Pulau Kalimantan, peringkat ke-7 dari 38 provinsi secara nasional, serta menduduki peringkat ke-3 nasional untuk kategori pemprov dengan kapasitas fiskal kecil.

Gubernur menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah harus taat pada peraturan perundang-undangan demi menghadirkan program yang tepat sasaran bagi masyarakat luas.


Pemaparan Data Evaluasi dan Deteksi Dini KPK RI

Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI dalam arahannya menekankan filosofi Trisula Pemberantasan Korupsi (Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan). Pengawasan KPK bertransformasi dari MCP administratif menjadi sistem MCSP berbasis data (surveillance) untuk mendeteksi anomali anggaran sebelum potensi kerugian negara terjadi.


Aspirasi Dewan: Suarakan Kendala Geografis 3T dan Kebutuhan Konstituen

Sesi tanya jawab berlangsung hangat dan dinamis. Sejumlah anggota DPRD Kaltara (antara lain Muhammad Nafis dari Fraksi PKS, didampingi anggota dewan lainnya seperti Pdt. Robenson Tadem, Supa’ad Hadianto, Hamka M., Yancong, Dr. H. Syamsuddin Arfah, hingga Alimudin menyampaikan kondisi riil masyarakat di lapangan:

  • Tantangan Wilayah 3T & Kemahalan Konstruksi: Anggota dewan menggarisbawahi kondisi pedalaman dan perbatasan yang memiliki indeks kemahalan tinggi, di mana pembukaan akses jalan dan fasilitas darurat (seperti akses sekolah SMA 18 dan evakuasi medis) membutuhkan biaya besar.
  • Kebutuhan Petani dan Nelayan: Sekitar 60% mata pencaharian warga bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan. Dewan mengutarakan aspirasi agar penyaluran bantuan sarana produksi (alsintan) tidak terbentur keraguan batas kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
  • Konstituen Lintas Wilayah: Dewan menjelaskan situasi di mana nelayan/petambak ber-KTP di daerah pemilihannya (Kota Tarakan) namun lokasi tambaknya secara geografis berada di wilayah perairan kabupaten tetangga (Bulungan), sehingga bantuan usaha murni ditujukan bagi warganya.
  • Dorongan Regulasi Afirmatif: DPRD berharap adanya kebijakan afirmatif, seperti standarisasi satuan harga (SSH) khusus kepulauan/perbatasan dan sinkronisasi regulasi, agar pelayanan aspirasi rakyat berjalan lancar dan aman secara hukum.

Merespons aspirasi tersebut, Tim Korsup KPK menegaskan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi memegang teguh tiga unsur mutlak secara kumulatif: adanya perbuatan melawan hukum (PMH), timbulnya kerugian keuangan negara, serta adanya niat jahat (mens rea). KPK mendorong penguatan koordinasi Musrenbang dan sinergi formal lintas jenjang pemerintahan untuk mengatasi batasan kewenangan di lapangan.


Kesepakatan Tindak Lanjut Bersama Inspektorat Daerah

Sebagai wujud komitmen pengawasan preventif, rakor menyepakati pelimpahan temuan evaluasi data kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Inspektorat selaku APIP diberi ruang untuk melakukan klarifikasi, verifikasi dokumen, dan audit kepatuhan internal.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menyempurnakan dokumen rencana aksi pencegahan korupsi serta sesi dokumentasi foto bersama jajaran pimpinan KPK RI, Pemerintah Provinsi Kaltara, dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Pos-pos Terbaru

DPRD PROV. Kalimantan Utara