DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jl. Ahmad Yani Poros Bulungan-Malinau Tanjung Selor

Gelar Dialog Daerah DPRD Kaltara Bersama BULD DPD RI Soroti Hambatan Regulasi dan Dorong Rasionalisasi Perda Berkualitas

Bagikan ke :


TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Dialog Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerja sama dengan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dan Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Utara.

Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara H. Achmad Jufri, S.E, M.M., Wakil Ketua 1 BULD DPD RI sekaligus Senator asal Kaltara Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., Ketua Bapemperda DPRD Kaltara H. Supaad Hadianto, S.E, Sekretaris DPRD Kaltara Dr. H. Muhammad Pandi, S.H, MAP jajaran perwakilan Kanwil Kementerian Hukum, serta pejabat dan perwakilan dari 11–12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemrakarsa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Komitmen Menjembatani Regulasi Pusat dan Daerah

Dalam sambutan pembukanya, Wakil Ketua 1 BULD DPD RI, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., menegaskan bahwa pemantauan dan evaluasi terhadap perda maupun rancangan perda (ranperda) merupakan amanat konstitusi yang diemban oleh BULD DPD RI. Kehadiran BULD bukan untuk memperpanjang rantai birokrasi, melainkan memastikan terwujudnya harmonisasi legislasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Marthin Billa mengungkapkan bahwa berbagai hambatan yang dihimpun dari daerah—mulai dari keterbatasan tenaga perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter), kendala kapasitas harmonisasi, hingga keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran—akan dirumuskan dan dibawa ke tingkat nasional.

“Hasil evaluasi dan dialog ini akan kami rumuskan untuk dipaparkan dalam forum Dialog Nasional bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum pada tanggal 18 mendatang, yang bermuara pada penyampaian rekomendasi langsung kepada Presiden Republik Indonesia,” ujar Marthin Billa.

Bapemperda Kaltara Soroti Panjangnya Alur Fasilitasi dan Rencana Propemperda 2027

Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, H. Supaad Hadianto, S.E., memaparkan dinamika pembentukan produk hukum daerah tahun berjalan. Dari target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 yang memuat 16 ranperda umum (8 usulan Pemprov dan 8 inisiatif DPRD), sejumlah perda strategis telah berhasil disahkan, seperti perda pembangunan wilayah perbatasan, perlindungan tenaga kerja lokal, pembangunan perkebunan berkelanjutan, perbukuan dan literasi, pengarusutamaan gender, serta pengelolaan barang milik daerah (BMD).

Meski demikian, Supaat memperkirakan realisasi capaian perda tahun 2026 maksimal berada di angka 50% akibat berbagai kendala teknis dan administratif. Kendala utama yang disoroti antara lain:

  1. Panjangnya birokrasi proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri yang harus melibatkan lintas kementerian teknis, sehingga memakan waktu dan biaya tinggi.
  2. Kewajiban tindak lanjut Peraturan Gubernur (Pergub) yang proses pembentukannya menyerupai perda dan membebani anggaran daerah.
  3. Keterbatasan ruang fiskal daerah, di mana biaya penyusunan Naskah Akademik (NA) tergolong besar di tengah pemotongan anggaran perjalanan dinas teknis hingga 70–80%.

Menyikapi kondisi tersebut, Bapemperda DPRD Kaltara berencana melakukan rasionalisasi target Propemperda tahun 2027 menjadi lebih terukur, yakni berkisar 10 hingga 12 ranperda.

“Perda dibuat bukan untuk pejabat, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ke depan, kita tidak mengejar kuantitas daftar perda, melainkan fokus pada regulasi yang benar-benar dibutuhkan daerah, aplikatif, serta selaras dengan dokumen RPJMD kepala daerah,” tegas Supaat.

Penguatan Perencanaan Melalui Analisis Kebutuhan Perda

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Masan Nurfiat, S.H., M.H. (hadir daring), memaparkan pentingnya penguatan kualitas regulasi sejak tahap perencanaan awal melalui instrumen Analisis Kebutuhan Perda (AKP).

Masan menjelaskan bahwa Kementerian Hukum mulai menerapkan pedoman fasilitasi perencanaan pembentukan perda tahun 2027 dengan enam aspek penilaian kualitas usulan: kewenangan dan ketepatan hierarki (bobot 40%), analisis dampak regulasi (Regulatory Impact Assessment), kesesuaian materi muatan naskah akademik, partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD), serta hasil analisis dan evaluasi (post-ante) terhadap perda yang ada.

Melalui dialog ini, DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama DPD RI dan Kementerian Hukum berkomitmen terus memperkuat sinergi agar setiap produk hukum daerah yang dilahirkan memiliki kepastian hukum, efektif diterapkan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.

Pos-pos Terbaru

DPRD PROV. Kalimantan Utara