DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jl. Ahmad Yani Poros Bulungan-Malinau Tanjung Selor

DPRD Kaltara Sepakati Aturan Baru Pengelolaan Barang Daerah

Bagikan ke :

TANJUNG SELOR – Pengelolaan barang milik daerah alias aset pemerintah provinsi kini bakal lebih rapi dan menguntungkan. Lewat rapat paripurna Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi merampungkan pembahasan draf aturan baru terkait aset daerah, yang dibacakan oleh Wakil Ketua Pansus I H.Ladullah, S.H.I

Dalam Laporan yang idbacakannya H. Ladullan, S.H.I menjelaskan bahwa aturan lama mengenai aset (Perda Nomor 18 Tahun 2019) memang perlu di-update menyesuaikan aturan kementerian terbaru. Tujuannya jelas, yaitu supaya pengelolaan aset daerah tidak hanya lebih transparan dan fleksibel, tetapi juga bisa digenjot untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengganggu pelayanan ke masyarakat.

Perjalanan aturan ini ternyata lumayan panjang. Pansus I sudah menggodoknya sejak Februari hingga November 2026, termasuk bolak-balik konsultasi ke Kementerian Hukum Wilayah Kaltim dan Kementerian Dalam Negeri. Hasil kerja keras ini membuahkan hasil, seluruh materi muatan dan saran perbaikan telah diakomodasi sehingga aturan baru ini siap disahkan.

Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kaltara—mulai dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, Perjuangan Pembangunan Rakyat, hingga gabungan PKB-NasDem-PAN—kompak memberi lampu hijau dan menyetujui rancangan aturan ini. Meski setuju, para anggota dewan tetap mewanti-wanti Pemprov dengan beberapa syarat tegas. Mereka meminta agar sertifikasi aset dipercepat, sewa-menyewa aset dilakukan secara transparan dengan harga wajar, dan pengawasan diperketat supaya tidak ada lagi aset yang dibiarkan mangkrak.

Sebagai penutup tugasnya, Pansus I menitipkan beberapa “PR” penting untuk Pemerintah Provinsi Kaltara. Mereka merekomendasikan agar Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan teknis turunannya segera dikebut. Selain itu, pemerintah diminta lebih proaktif memetakan aset-aset yang idle alias nganggur agar bisa disewakan atau dikerjasamakan secara legal agar menghasilkan uang untuk daerah.

Penyampaian laporan ini pun ditutup dengan manis lewat sebuah pantun dari sang Wakil Ketua Pansus I:

“Terbang tinggi si burung enggang, Hinggap sebentar di pohon randu. Kalimantan Utara maju berkembang, Aset tertata rakyat bersatu.”

Pos-pos Terbaru

DPRD PROV. Kalimantan Utara