TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna Ke-22 DPRD Provinsi Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 dengan agenda Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 digelar pada Kamis, 25 September 2026.

Dalam paripurna tersebut, Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. berhalangan hadir dan diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara H. Denny Harianto, SE., MM.

Sekda Denny menyampaikan apresiasi atas ketelitian 6 fraksi DPRD Kaltara dan memberikan jawaban komprehensif atas isu krusial: penurunan PAD Rp65,12 Miliar, SILPA Rp15,35 Miliar, kenaikan belanja operasi Rp93 Miliar, belanja modal Rp205,19 Miliar, penurunan transfer ke kabupaten/kota Rp247,44 Miliar, hingga isu Beasiswa Kaltara Unggul.

“Setiap kebijakan dan perubahan APBD dilaksanakan berdasarkan analisis mendalam, berbasis data dan bukti, berorientasi pada pencapaian hasil nyata bagi masyarakat, serta mempertimbangkan keberlanjutan fiskal dan dampak pembangunan jangka panjang,” tegas Sekda membacakan sambutan Gubernur.

---

1. JAWABAN ATAS FRAKSI GERINDRA

Pemerintah Jelaskan PAD Turun Karena Kepatuhan Pajak & Kendaraan Plat Luar

Menjawab Fraksi Gerindra, Pemerintah mengungkapkan realisasi PAD 2025 hanya Rp821 Miliar (85,05%) dari target Rp965 Miliar. Penyebab utama penyesuaian target PAD di APBD-P 2026 dari Rp1,03 Triliun menjadi Rp963 Miliar (-Rp65 Miliar):

• Rendahnya kepatuhan wajib pajak akibat pemutihan berulang tanpa reward bagi yang taat
• Perlambatan ekonomi nasional & global
• Banyaknya kendaraan operasional tambang/sawit berplat luar Kaltara yang bukan objek pajak setempat
• Menurunnya konsumsi BBM (basis PBBKB) dan keterbatasan pelaporan alat berat
• Kebijakan Kementerian Kehutanan yang menetapkan kegiatan di kawasan hutan sebagai objek PNBP

Pemerintah juga jelaskan kurang bayar DBH Rp227,40 Miliar dan lebih bayar Rp47,99 Miliar (hak neto Rp179,41 Miliar), baru disalurkan Rp10,19 Miliar. SILPA Rp15,35 Miliar adalah hasil audit akhir, jauh dari proyeksi awal Rp200 Miliar karena pendapatan hanya terealisasi Rp2,66 Triliun dari target Rp3,08 Triliun.

Strategi optimalisasi PAD: Satgas PAD bersama Polri, Kejaksaan, Korem, razia kendaraan, integrasi data KSWP dengan DPMPTSP, digitalisasi pembayaran dengan Bank Kaltimtara & BNI, dan program Sadar Benuanta termasuk diskon pajak disabilitas.

Untuk PI 10% Tarakan Onshore, perjanjian pengalihan sudah ditandatangani 18 Juni 2026, berlaku 1 Maret 2025 – 13 Januari 2042, menunggu evaluasi SKK Migas dan persetujuan Menteri ESDM.

2. JAWABAN ATAS FRAKSI GOLKAR

Belanja Modal Rp205,19 Miliar Fokus Jalan, Gedung, dan Pendidikan SMA

Menjawab 8 poin Fraksi Golkar yang disuarakan Hj. Aluh Berlian, Pemerintah merinci:

• PAD turun Rp22,99 M (pajak), Rp7,30 M (retribusi), Rp22,49 M (lain-lain PAD sah) karena PKB, BBNKB, PAB menurun akibat perlambatan ekonomi & kepatuhan
• SILPA Rp15,35 M adalah data final yang dapat dipertanggungjawabkan, penyesuaian adalah prinsip kehati-hatian fiskal
• Belanja operasi untuk pegawai, barang/jasa, hibah, bansos, BLUD, pendidikan & kesehatan
• Belanja modal Rp205,19 Miliar terbesar untuk:
  • Penyelenggaraan Jalan Rp65,27 Miliar
  • Penataan Bangunan Gedung Rp61,11 Miliar
  • Pengelolaan Pendidikan SMA Rp22,81 Miliar
  • Pengadaan BMD Rp19,57 Miliar
  • SDA Rp16,27 Miliar
    Plus sarana kesehatan, SMK, pengelolaan hutan, TIK, dan pelabuhan rakyat. Lokasi ditentukan berdasarkan kebutuhan riil dan usulan kab/kota.
• Transfer ke Kab/Kota -Rp247,44 M akibat penyesuaian pendapatan & SILPA, dilakukan proporsional sesuai regulasi, dengan komitmen koordinasi agar pelayanan dasar tetap berjalan
• Alokasi sektor prioritas: Pendidikan Rp544,72 M, Kesehatan Rp379,20 M, PU & Penataan Ruang Rp275,20 M, Tenaga Kerja Rp9,52 M, Perbatasan Rp5,12 M, Sosial Rp14,02 M, Koperasi UMKM Rp9,39 M, Pertanian Rp33,88 M, Kelautan Perikanan Rp23,98 M, Kehutanan Rp114,95 M.
• Transparansi: Pemerintah sudah buka portal transparansi keuangan di website resmi Pemprov Kaltara.

3. JAWABAN ATAS FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Rp69,9 Miliar untuk Jalan, Pemprov Siaga Bencana Hidrometeorologi

Menjawab Fraksi Demokrat (Listiani dkk), Pemerintah menegaskan optimalisasi PAD tanpa bebani masyarakat berlebihan. Selain Satgas PAD, Pemprov alokasikan Rp69,9 Miliar untuk penyelenggaraan jalan sebagai dukungan konektivitas ekonomi.

Pemprov juga sudah susun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2021-2026 dan terbitkan SK Gubernur Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi No. 100.3.3.1/61/2026 tanggal 20 Januari 2026 serta Pos Komando Darurat Karhutla & Banjir-Longsor. Koordinasi pentahelix dengan BMKG, BPBD Kab/Kota, TNI-Polri, relawan, dan KIE di sekolah-sekolah di Tarakan & Bulungan terus dilakukan. Belanja Tidak Terduga tetap dipertahankan sebagai kesiapsiagaan.

Untuk ketahanan pangan, dialokasikan program kedaulatan pangan, diversifikasi, penanganan kerawanan pangan, sarana-prasarana & penyuluhan pertanian.

4. JAWABAN ATAS FRAKSI PKS

Beasiswa Kaltara Unggul: Dari Rp15 M Jadi Rp5 M Karena Penyesuaian Fiskal, Pemprov Buka Ruang Evaluasi

Menjawab Fraksi PKS pimpinan H. Ladullah, S.H.I yang menyoroti penurunan Beasiswa Kaltara Unggul 66,67%, Pemerintah menjelaskan:

Penyesuaian alokasi dari Rp15 Miliar menjadi Rp5 Miliar pada TA 2026 dilakukan dalam kerangka penyesuaian kemampuan fiskal dan penataan prioritas belanja. Kebijakan ini tidak mengurangi komitmen terhadap pendidikan.

Dampak terhadap jumlah penerima akan dievaluasi menyeluruh terhadap data penerima, kebutuhan pembiayaan, dan mekanisme beasiswa. Pemerintah menerima saran PKS untuk evaluasi lebih lanjut dan akan mempertimbangkan penyesuaian kembali dalam pembahasan bersama DPRD jika ruang fiskal memungkinkan, dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan keberpihakan pada SDM.

Pemerintah juga jelaskan 6 penyebab PAD turun: perlambatan ekonomi, ketergantungan pada tambang/sawit, database objek pajak belum lengkap, perilaku kepatuhan, faktor regulasi PAP & pajak rokok, serta kesenjangan target & realisasi jasa giro/bunga deposito.

Untuk realisasi OPD rendah (PU, Pertanian, Perikanan, UMKM) yang disorot PKS, Pemerintah akan perkuat evaluasi kinerja perangkat daerah, membandingkan target, realisasi fisik & keuangan, serta mendorong percepatan administrasi, pengadaan, dan pengendalian lapangan. Keberhasilan diukur dari output nyata: infrastruktur, produktivitas petani/nelayan, dan akses pasar UMKM.

5. JAWABAN ATAS FRAKSI PERJUANGAN PEMBANGUNAN RAKYAT (PDI-P, HANURA, PPP)

Pendapatan Naik Rp63,88 M Meski PAD Turun, Fokus Pendidikan-Kesehatan-Konektivitas Tanjung Selor-Peso

Menjawab Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat (H. Hamka dkk), Pemerintah menyampaikan pendapatan daerah di APBD-P 2026 direncanakan Rp2,340 Triliun atau naik Rp63,88 Miliar (2,81%) dari APBD murni Rp2,276 Triliun. PAD memang disesuaikan turun jadi Rp962,88 M, tapi pendapatan transfer naik dari Rp1,248 T menjadi Rp1,377 T.

Belanja daerah Rp2,356 Triliun dengan komposisi operasi Rp1,917 T, modal Rp205,19 M, tidak terduga Rp5,004 M.

Pemerintah sependapat peningkatan SDM tetap prioritas, perhatian terhadap penyesuaian beasiswa, pelayanan kesehatan, sarana RS, tenaga medis, serta pembangunan konektivitas Tanjung Selor – Peso menjadi bagian penting.

Dukungan terhadap penguatan ekonomi rakyat, UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perbatasan, pengentasan kemiskinan & pengangguran diapresiasi. Pemerintah berterima kasih atas dukungan fraksi gabungan yang menerima Ranperda untuk dibahas lanjut.

6. JAWABAN ATAS FRAKSI PKB – NASDEM – PAN

Pemprov Pegang PP 12/2019 & Permendagri 14/2025, UMKM Naik Kelas Bukan Sekadar Pelatihan

Menjawab Fraksi PKB-NasDem-PAN, Pemerintah menegaskan penyusunan APBD-P 2026 berpedoman pada PP No.12/2019, Permendagri No.77/2020, Permendagri No.14/2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026, dan Permendagri No.90/2019.

PAD turun 5,13% namun akan digali sumber pendapatan alternatif kreatif tanpa bebani masyarakat/UMKM.

Untuk UMKM naik kelas, Pemprov mengubah pola dari pelatihan menjadi pendampingan, dengan Satu Data UMKM Kaltara, business matching, dan menjadikan belanja pemerintah sebagai pasar UMKM. Substansi naik kelas adalah perubahan kapasitas dari subsisten menuju usaha formal, produktif, akses pembiayaan, perluasan pasar, peningkatan omzet, dan penciptaan lapangan kerja.

Evaluasi OPD dengan serapan kurang maksimal akan dilakukan komprehensif sesuai Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah untuk meningkatkan efektivitas & efisiensi.