TANJUNG SELOR – Keharmonisan hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif di Kalimantan Utara kembali dibuktikan melalui penyelenggaraan Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 pada Senin (9/11/2026). Dalam momentum tersebut, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, SE, M.Si, bersama unsur pimpinan DPRD secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, sehingga tahapan menjadi selangkah lebih maju untuk KUA PPAS 2027.

Melalui sambutannya, Wakil Gubernur memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kaltara atas dedikasi, komitmen, dan kemitraan yang terjalin erat dalam mengawal agenda pembangunan daerah. Kolaborasi ini dinilai sangat esensial untuk memastikan bahwa arah kebijakan fiskal dan perumusan produk hukum benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat luas.

Terkait arah makroekonomi, kesepakatan KUA-PPAS 2027 ini menargetkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara pada angka 5,6 persen. Kebijakan anggaran pada tahun depan akan difokuskan secara strategis pada peningkatan iklim investasi, penguatan sektor unggulan, pemberdayaan UMKM, hingga penciptaan lapangan pekerjaan baru. Di samping itu, pengawalan dari DPRD juga memastikan bahwa alokasi belanja pendidikan telah memenuhi batas minimal wajib (mandatory spending), sementara sektor kesehatan diprioritaskan pada percepatan penanganan masalah stunting secara komprehensif.

Rapat paripurna ini juga menjadi saksi tuntasnya pembahasan legislatif terhadap tiga regulasi penting, yakni Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi. Wakil Gubernur berharap ketiga landasan hukum tersebut dapat segera diimplementasikan untuk memberikan kepastian administrasi dan manfaat nyata bagi keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Utara.