DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jl. Ahmad Yani Poros Bulungan-Malinau Tanjung Selor

Jufri Budiman Pimpin Komisi III RDP Dengan Komunitas Ojol Terkait Implementasi Pergub ASK

Bagikan ke :

Ruang Rapat Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara menjadi tempat bertemunya berbagai pihak untuk mendiskusikan penyesuaian tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK) dengan suasana yang konstruktif. Rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar secara hibrida ini dipimpin oleh Ketua Komisi III Bapak Jufri Budiman, S,Pd membahas perkembangan penerapan tarif baru dari Gubernur Kaltara. Saat ini, sejumlah penyedia aplikasi seperti Gojek, Grab, Aspar, dan OKJek telah menyesuaikan sistem mereka dengan aturan tersebut, sementara Maxim sedang dalam proses komunikasi untuk melakukan penyesuaian di sistem aplikasinya.

Aturan yang menjadi pedoman bersama ini adalah SK Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/318/2026. Melalui regulasi tersebut, pemerintah provinsi menetapkan Tarif Batas Bawah (TBB) sebesar Rp6.300 per kilometer dan Tarif Batas Atas (TBA) Rp8.200 per kilometer, lengkap dengan aturan jarak minimum sejauh 3 kilometer. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, H. Idham Chalid, S.Pi., M.P, menuturkan bahwa angka tersebut disusun dengan saksama melalui perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) serta mendengarkan masukan dari Kepolisian (Polda dan Polres), asosiasi pengemudi, dan perwakilan aplikator. Kadishub menambahkan, penetapan jarak minimum 3 kilometer dirancang untuk menyesuaikan dengan dinamika lokal di Kaltara, seperti tingginya harga BBM eceran dan sebagai antisipasi menurunnya pesanan saat pengemudi berada di luar pusat keramaian.

Dari sisi penyedia layanan, perwakilan Maxim, Muhammad Rafi yang hadir secara virtual, menyampaikan pandangan teknis terkait struktur tarif tersebut secara terbuka. Ia mengemukakan bahwa jika TBB, TBA, dan aturan jarak minimum 3 km diterapkan secara bersamaan dengan potongan komisi, tarif untuk jarak dekat diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp22.000. Pihak Maxim berharap ada keseimbangan agar penyesuaian tarif ini tidak berdampak pada menurunnya minat konsumen, yang pada akhirnya dikhawatirkan bisa memengaruhi jumlah pesanan harian para mitra pengemudi. Oleh karena itu, Maxim mengusulkan agar poin mengenai jarak minimum dapat dikaji lebih lanjut melalui survei daya beli masyarakat, seraya menegaskan kesiapan mereka untuk menyesuaikan tarif per kilometernya.

Sementara itu, perwakilan mitra pengemudi yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) Kaltara dan Komunitas SEPOI, menyampaikan harapan agar seluruh aplikator dapat segera mengimplementasikan regulasi dari Pemda tersebut. Menurut Simorangkir selaku Ketua ADO Kaltara, penerapan SK Gubernur ini sangat penting untuk membantu pengemudi memenuhi kebutuhan operasional kendaraan dan biaya hidup sehari-hari. Pihak asosiasi juga mengimbau para pengemudi untuk bersikap bijak dan memanfaatkan platform yang sudah sepenuhnya beroperasi sesuai aturan daerah demi menjaga stabilitas pendapatan keluarga.

Menanggapi dinamika ini, perwakilan Kementerian Perhubungan RI, Elena Yuwanita, mengingatkan kembali bahwa kewenangan penetapan tarif taksi online sepenuhnya berada di ranah Pemerintah Daerah. Kemenhub menyarankan agar Pemda mengedepankan pendekatan administratif dan melakukan klarifikasi, serta memberikan sanksi berjenjang bagi pihak yang belum mematuhi aturan bila diperlukan. Dukungan juga datang dari kepolisian, di mana Polda Kaltara dan Polresta Bulungan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya aturan ini agar iklim usaha di lapangan tetap kondusif, harmonis, dan aman bagi semua pihak.

Di akhir pertemuan, diskusi membuahkan kesepahaman bersama. Pihak Maxim bersedia membawa hasil rapat koordinasi ini ke manajemen pusat mereka untuk mempertimbangkan pelaksanaan uji coba tarif baru sesuai aturan daerah selama satu hingga dua minggu. Sebagai langkah penyempurnaan ke depan, Pemprov melalui Dishub Kaltara juga sepakat untuk membentuk tim kajian khusus dalam waktu satu bulan. Tim ini akan bertugas meneliti lebih dalam mengenai kemampuan dan kemauan membayar masyarakat (Ability to Pay / Willingness to Pay), sehingga kebijakan operasional kelak dapat benar-benar mengakomodasi kelancaran usaha aplikator, daya beli penumpang, serta kesejahteraan para pengemudi.

Pos-pos Terbaru

DPRD PROV. Kalimantan Utara