Kaltara Resmi Miliki Perda Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Utara resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah. Regulasi ini disetujui secara aklamasi dalam Rapat Paripurna ke-23 DPRD Kaltara di Tanjung Selor, Rabu (30/9/2026).
Pengesahan Perda PUG dilakukan bersamaan dengan penetapan APBD Perubahan 2026 setelah Panitia Khusus (Pansus) DPRD menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan bersama dinas terkait dan pemangku kepentingan.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyatakan bahwa Perda PUG hadir sebagai pedoman resmi di seluruh sektor pembangunan guna mewujudkan kebijakan yang setara, adil, dan responsif gender bagi masyarakat Kaltara.
“Melalui Perda ini, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender mutlak diperlukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender dan menurunkan Indeks Ketimpangan Gender,” ujar Zainal.
Sesuai ketentuan, Perda PUG mewajibkan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltara menyusun dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB) sebagai prosedur operasional standar wajib dalam perencanaan program kerja. Langkah ini juga menjadi implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.
Lahirnya Perda ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Kaltara dalam perlindungan kelompok rentan. Provinsi ke-34 Indonesia ini sebelumnya telah meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya predikat Pratama dari pemerintah pusat pada tahun 2023 atas keberhasilan penerapan pengarusutamaan gender.
