DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jl. Ahmad Yani Poros Bulungan-Malinau Tanjung Selor

Wujudkan Pemerataan Akses Pengetahuan, DPRD Kaltara Resmi Sahkan Ranperda Perbukuan dan Budaya Literasi

Bagikan ke :

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara kembali menegaskan komitmen kuatnya dalam memajukan sektor pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Melalui hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) IV, DPRD secara resmi menyetujui pengesahan Ranperda tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi, sebuah regulasi komprehensif yang dirancang untuk meretas tantangan kesenjangan akses ilmu pengetahuan di provinsi termuda ini.

Ketua Pansus IV, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si., menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi target pembentukan regulasi, melainkan sebagai fondasi kebijakan strategis untuk mengakselerasi pemerataan literasi. Kondisi geografi Kalimantan Utara yang meliputi kawasan perbatasan, pedalaman, serta gugusan kepulauan menuntut adanya intervensi regulasi agar setiap generasi penerus—baik di pusat kota maupun di wilayah terluar seperti Krayan—mendapatkan hak dan kesempatan yang setara terhadap fasilitas bahan bacaan bermutu.

Sebagai wujud representasi aspirasi masyarakat, DPRD Kaltara merumuskan aturan yang mengamanatkan ketersediaan buku teks bermuatan lokal. Kebijakan afirmasi ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman masyarakat akan kekayaan sejarah, entitas budaya, bahasa daerah, hingga kearifan lokal khas Kalimantan Utara. Lebih dari itu, regulasi ini juga memberikan landasan pembinaan bagi para penulis, penerjemah, dan ekosistem pelaku industri perbukuan lokal.

Fungsi pengawasan DPRD juga tampak sangat dominan dalam rumusan implementasi regulasi ini. Seluruh fraksi di DPRD telah memberikan persetujuannya dengan catatan kritis; bahwa program literasi ini wajib terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang terukur, dan tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial. Pihak legislatif berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan di lapangan, guna memastikan kebijakan ini benar-benar hadir menjangkau lingkungan sekolah, taman bacaan masyarakat, perpustakaan desa, hingga ke ruang lingkup keluarga di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

Pos-pos Terbaru

DPRD PROV. Kalimantan Utara