TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara secara resmi menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan pada Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada Senin (9/11/2026). Persetujuan ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola perkebunan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Peran strategis DPRD Kaltara sangat menonjol dalam proses perumusan regulasi ini. Ketua Panitia Khusus (Pansus) II, Komaruddin, S.Kom., M.H., memaparkan bahwa pihaknya telah melaksanakan pembahasan intensif yang berlangsung sejak Februari hingga November 2026. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran legislatif secara proaktif melakukan studi komparasi, harmonisasi dengan Kementerian Hukum, hingga konsultasi ke tingkat kementerian di pusat guna memastikan regulasi ini komprehensif, aplikatif, dan berpihak pada rakyat.

Salah satu substansi krusial yang berhasil dikawal secara ketat oleh DPRD dalam Ranperda ini adalah pelindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Aturan ini mewajibkan pihak perusahaan untuk menghormati hak ulayat melalui musyawarah dengan prinsip persetujuan tanpa paksaan, serta memfasilitasi pembangunan kebun plasma atau kemitraan paling sedikit 20 persen bagi masyarakat di sekitar area perkebunan. Selain itu, regulasi ini juga memuat ketentuan tegas mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar guna memitigasi kerusakan lingkungan.

Seluruh fraksi di DPRD Kaltara secara aklamasi menyatakan persetujuannya, disertai dengan penekanan agar Pemerintah Provinsi Kaltara melaksanakan fungsi pengawasan secara konsisten. Pihak legislatif menuntut adanya jaminan kepatuhan lingkungan, dukungan penuh terhadap hilirisasi industri lokal, serta pelindungan stabilitas harga komoditas demi meningkatkan taraf kesejahteraan para pekebun di Kalimantan Utara