Fokus Perubahan Anggaran & Realisasi Fiskal

TANJUNG SELOR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara bersama Gubernur Kalimantan Utara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan bersama tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Tanjung Selor, Rabu (30/9/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie dan dihadiri Gubernur Zainal Arifin Paliwang ini menandai tuntasnya pembahasan anggaran antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam APBD Perubahan 2026, postur belanja daerah disepakati sebesar Rp2,356 triliun, atau mengalami penurunan Rp120,49 miliar (4,87 persen) dibandingkan APBD Murni yang sebesar Rp2,476 triliun. Penyebab utama pemangkasan ini adalah berkurangnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025. Berdasarkan audit BPK, SiLPA yang semula diproyeksikan Rp200 miliar ternyata hanya terealisasi sebesar Rp15,35 miliar.

“Keterbatasan ruang fiskal pada Perubahan APBD 2026 ini kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas belanja daerah yang lebih selektif, terukur, dan tepat sasaran,” kata Gubernur Zainal.

Di tengah penyesuaian anggaran, alokasi belanja modal diproyeksikan sebesar Rp205,19 miliar dengan porsi terbesar untuk penyelenggaraan jalan sebesar Rp65,27 miliar dan penataan bangunan gedung Rp61,11 miliar. Sementara itu, belanja wajib (mandatory spending) untuk fungsi pendidikan tetap terpenuhi sebesar 25,37 persen dan infrastruktur pelayanan publik sebesar 33,77 persen.

Setelah disetujui bersama, dokumen Perda APBD Perubahan 2026 ini selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menjalani proses evaluasi sebelum resmi diundangkan