TANJUNG SELOR — Memasuki tahapan krusial dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) langsung bergerak cepat. Setelah mendengarkan penyampaian Nota Pengantar Gubernur Kaltara mengenai draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2027, tahapan kini berlanjut ke pembedahan anggaran di tingkat komisi.
Mulai pekan ini, Tanggal 19,20,21 Oktober 2026, seluruh komisi di DPRD Kaltara—dari Komisi I hingga Komisi IV—secara maraton menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya. Agenda utama rapat ini adalah untuk membahas dan menyinkronkan rincian usulan anggaran di setiap dinas, badan, maupun biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Dalam rapat tingkat komisi ini, anggota legislatif membedah satu per satu rencana kerja dan pagu anggaran yang diajukan oleh tiap OPD. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD guna memastikan bahwa alokasi dana tahun 2027 benar-benar efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pembahasan secara detail ini sangat penting agar program yang disusun oleh setiap OPD tidak hanya sekadar rutinitas atau copy-paste dari tahun sebelumnya, melainkan memiliki tolok ukur (indikator) kinerja yang jelas dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kaltara. Berbagai sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sorotan utama dalam dengar pendapat ini.
Nantinya, setiap catatan, koreksi, dan rekomendasi yang dihasilkan dari RDP antara komisi dan OPD mitra ini akan dirangkum dan dilaporkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara.
Setelah pembahasan di tingkat komisi selesai, tahapan selanjutnya adalah sinkronisasi akhir antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltara. Seluruh rangkaian pembahasan ini akan bermuara pada penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) KUA-PPAS TA 2027 antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, yang kemudian akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kaltara Tahun 2027.
