Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna ke-18 DPRD Provinsi Kaltara di Tanjung Selor. Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, SE, M.Si, menegaskan bahwa penyampaian ini merupakan komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat di tengah tantangan fiskal. Momentum ini juga memperkuat motivasi pemerintah daerah untuk terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tata kelola anggaran daerah.

Dalam pilar pembangunan, Pemprov Kaltara menetapkan sejumlah target indikator makro utama, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 persen yang berkualitas, penekanan tingkat pengangguran terbuka hingga 3,76 persen, serta target penurunan kemiskinan sebesar 5 persen. Selain menjaga pemerataan pembangunan dengan sasaran Rasio Gini 0,250 dan Indeks Modal Manusia 0,57, Pemprov Kaltara berkomitmen pada ekonomi hijau melalui target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 65,72 persen. Upaya transformasi ekonomi turut didorong lewat inisiatif “Sinergi Kaltara” agar investasi dan industri terintegrasi langsung dengan UMKM lokal, ditopang oleh delapan program prioritas pembangunan daerah.

Terkait postur anggaran, Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan KUA dan PPAS TA 2026 diproyeksikan sebesar Rp2.448.214.750.596,70, sedangkan alokasi Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp2.463.561.708.285,70. Adapun Pembiayaan Netto diproyeksikan mencapai Rp15.346.957.689,00 yang bersumber dari SiLPA Audited Tahun Anggaran 2025. Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, SE, M.Si, berharap proses pembahasan anggaran bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif dan terbuka agar setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.