TANJUNG SELOR — Gubernur Kalimantan Utara (yang diwakilkan Sekretaris Daerah H. Denny Harianto, S.E, M.M), menyerahkan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di Tanjung Selor, Kamis (24/9/2026).
Langkah perombakan anggaran ini diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) akibat menyusutnya ruang fiskal daerah secara drastis. Penyebab utamanya adalah anjloknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 berdasarkan hasil audit BPK, serta penyesuaian target pertumbuhan ekonomi.
Dalam pidato sambutannya, Gubernur mengungkapkan bahwa SiLPA tahun anggaran 2025 yang semula diproyeksikan mencapai Rp200 miliar, ternyata hanya terealisasi sebesar Rp15,35 miliar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
“Artinya, ruang fiskal berkurang sekitar Rp184,65 miliar. Inilah faktor paling menentukan dalam perubahan anggaran tahun ini.” tegas Gubernur. Selain menyusutnya SiLPA, Pemprov Kaltara juga mengoreksi target laju pertumbuhan ekonomi daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan RKPD Tahun 2026. Target yang semula dipasang pada angka 5,35 persen diturunkan menjadi 5,2 persen. Penyesuaian ini merespons realisasi ekonomi daerah serta dinamika perekonomian nasional dan global.
Kondisi fiskal tersebut berdampak langsung pada pergeseran postur APBD Perubahan 2026:
- Pendapatan Daerah: Direncanakan sebesar Rp2,340 triliun, naik Rp63,88 miliar (2,81 persen) dari APBD Murni sebesar Rp2,276 triliun.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Dikoreksi turun dari Rp1,028 triliun menjadi Rp962,88 miliar (turun Rp65,12 miliar atau 6,33 persen).
- Pendapatan Transfer: Naik dari Rp1,248 triliun menjadi Rp1,377 triliun (bertambah Rp129 miliar atau 10,34 persen).
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Tetap di angka Rp350 juta.
- Belanja Daerah: Dipangkas menjadi Rp2,356 triliun, atau berkurang Rp120,49 miliar (4,87 persen) dibandingkan APBD Murni sebesar Rp2,476 triliun.
Penurunan PAD membuat porsi PAD terhadap total pendapatan daerah tergerus dari 45 persen menjadi 41 persen. Hal ini meningkatkan ketergantungan anggaran Kaltara pada dana transfer pemerintah pusat. Menanggapi hal tersebut, Gubernur menegaskan bahwa optimalisasi PAD akan menjadi agenda yang dikawal secara serius oleh jajarannya.
Pada komponen belanja, Pemprov Kaltara melakukan penajaman prioritas. Belanja Operasi naik Rp93 miliar menjadi Rp1,917 triliun yang difokuskan pada belanja barang dan jasa. Belanja Modal juga melonjak 19,83 persen (naik Rp33,95 miliar) menjadi Rp205,19 miliar untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi. Sementara itu, Belanja Tidak Terduga disiagakan sebesar Rp5,004 miliar untuk penanganan keadaan darurat.
Pemangkasan signifikan terjadi pada Belanja Transfer yang merosot Rp247,44 miliar, dari Rp476,20 miliar menjadi Rp228,76 miliar. Menurut Gubernur, penyesuaian ini terjadi akibat koreksi bagi hasil pajak dan rasionalisasi bantuan keuangan. Pihaknya berjanji akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar perubahan ini tidak mengganggu pelayanan dasar masyarakat.
Meski ruang anggaran menyempit, Pemprov Kaltara memastikan alokasi belanja wajib (mandatory spending) tetap terpenuhi. Porsi fungsi pendidikan dialokasikan sebesar 25,37 persen (di atas batas minimal 20 persen), sedangkan belanja infrastruktur pelayanan publik mendapat porsi 33,77 persen.
Di tengah penyesuaian anggaran, Gubernur menyampaikan bahwa indikator makro ekonomi Kaltara pada Triwulan II 2026 masih menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat di angka 4,96 persen, inflasi terkendali sebesar 2,17 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di posisi 3,90 persen, angka kemiskinan turun menjadi 5,18 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,04.
“Perubahan APBD ini bukan sekadar mengubah angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang tersedia bekerja untuk masyarakat,” tegas Gubernur.
Ia berharap seluruh proses pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2026 bersama DPRD Kaltara dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu agar alokasi anggaran bisa segera direalisasikan untuk kepentingan publik.
Sumber : Sambutan Gubernur dalam Rapat Paripurna ke 20 Masa Sidang I
