Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara resmi menyepakati dan menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut disahkan secara aklamasi dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan I yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., serta dihadiri jajaran pimpinan DPRD, Sekda Provinsi Kaltara mewakili Gubernur, dihadiri juga Unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara, dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada Selasa (15/9/2026). Dalam rapat paripurna ini, total Belanja Daerah yang disepakati pada Perubahan APBD TA 2026 ditetapkan sebesar Rp2.463.561.708.285,70 (dua triliun empat ratus enam puluh tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh rupiah).
Pengesahan dokumen anggaran ini merupakan hasil penyesuaian yang melewati serangkaian tahapan pembahasan intensif dan terstruktur sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Proses diawali dengan penyampaian Nota Pengantar oleh Pemerintah Provinsi pada Rapat Paripurna ke-18 tanggal 9 September 2026, yang dilanjutkan dengan rapat pembahasan mendalam oleh Komisi-Komisi DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra pada 10 hingga 12 September 2026. Tahapan sinkronisasi akhir kemudian diselesaikan secara kolaboratif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 14 September 2026 sebelum dibawa ke meja pengesahan paripurna.
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan ini menjadi landasan utama bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pimpinan DPRD Kaltara menegaskan bahwa seluruh alokasi perubahan anggaran diselaraskan dengan aturan hukum demi merealisasikan target-target pembangunan daerah secara berkelanjutan. Melalui sinergi dan kesepakatan resmi ini, anggaran daerah diharapkan dapat segera direalisasikan secara transparan dan akuntabel demi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.
