TANJUNG SELOR — Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menerima kunjungan edukasi dari puluhan pengurus Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Negeri 2 Tanjung Selor. Kunjungan ini menjadi wadah pembelajaran langsung mengenai praktik demokrasi, tata kelola pemerintahan daerah, hingga struktur dan fungsi legislatif.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Kaltara, Dr. H. Mohammad Pandi, S.H, M.AP, menyambut langsung jajaran pendamping dan siswa SMAN 2 Tanjung Selor. Dalam pemaparannya, Sekwan menjelaskan secara komprehensif mengenai peta keterwakilan 35 anggota DPRD Kaltara dari empat daerah pemilihan (Dapil), pembentukan enam fraksi politik, hingga pembagian fungsi utama legislatif.
Mengenal 3 Fungsi Utama dan Alat Kelengapan Dewan
Sekwan menegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah:
- Fungsi Legislasi: Menyusun, membahas, dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama pemerintah daerah.
- Fungsi Anggaran: Membahas dan menyetujui arah prioritas pengalokasian APBD.
- Fungsi Pengawasan: Memantau pelaksanaan Perda serta kebijakan pembangunan daerah.
Selain fungsi dasar, para siswa juga diperkenalkan dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), seperti Pimpinan DPRD, Komisi (I–IV), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK), dan Panitia Khusus (Pansus).
Diskusi Hangat: Isu Zonasi Pendidikan dan Sarana Sekolah
Dalam sesi tanya jawab, para pengurus OSIS aktif menyampaikan aspirasi dan pertanyaan seputar kondisi pendidikan di Kaltara:
- Sarana dan Prasarana Sekolah: Ketua OSIS SMAN 2 Tanjung Selor, Syafana Risal Sabila, menanyakan peran DPRD dalam membantu sekolah yang masih mengalami kekurangan sarana penunjang. Sekwan menjelaskan bahwa hasil pengawasan dewan dan aspirasi masyarakat/guru dirumuskan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokkir) DPRD untuk ditindaklanjuti bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara.
- Sorotan Sistem Zonasi: Menjawab pertanyaan mengenai polemik zonasi penerimaan peserta didik baru, Sekwan menjelaskan bahwa regulasi zonasi berasal dari pemerintah pusat. Namun, DPRD melalui Komisi IV rutin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari solusi lokal—seperti penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) dan pemberian jalur prestasi.
Pesan Motivasi untuk Generasi Muda
Di akhir sesi, Sekwan memberikan nasihat dan motivasi mendalam kepada para siswa mengenai pentingnya pembentukan karakter, rasa hormat kepada guru, serta semangat pantang menyerah.
“Di manapun kita sekolah, yang menentukan masa depan adalah diri kita sendiri. Semua butuh proses dan perjuangan. Jadikan tantangan sebagai pendorong untuk maju, jaga moral dan rasa hormat kepada orang tua serta guru,” pesan Sekwan.
Pihak sekolah dan Sekretariat DPRD Kaltara berharap kegiatan edukasi politik dan demokrasi seperti ini dapat terus berlanjut guna mencetak generasi penerus kepemimpinan di Kalimantan Utara.
